Bangkalan, Media Pojok Nasional — Di tengah dinamika ekonomi daerah dan tarik-menarik kebijakan publik, Persatuan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Bangkalan memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-6 tahun 1447 H / 2026 M dengan cara yang sarat makna: mengawinkan spiritualitas, solidaritas ekonomi, dan pesan politik kebijakan.
Dalam rangkaian tasyakkuran harlah tersebut, Persatuan PKL Kota Bangkalan menggelar ziarah ke Makbaroh Syaikhona Kholil Bangkalan serta pembacaan Rotib Syaikhona Kholil pada Sabtu, 24 Januari 2026, pukul 13.00 WIB.
Kegiatan ini dipusatkan di kawasan makam ulama besar yang menjadi simbol sejarah, moral, dan kekuatan kultural Madura.
PKL bukan sekadar pelaku ekonomi informal, tetapi tulang punggung ekonomi kerakyatan yang selama ini menopang denyut ekonomi perkotaan terutama di tengah tekanan inflasi, naiknya harga kebutuhan pokok, dan ketatnya lapangan kerja formal.
Muhlis Assuryani, S.Sos, selaku Pembina PKL Kota Bangkalan, menegaskan bahwa peringatan harlah ini bukan hanya seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi posisi PKL dalam peta ekonomi dan kebijakan daerah.
“PKL adalah pelaku ekonomi riil yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mereka butuh keberpihakan kebijakan, bukan sekadar penertiban,” ujarnya.
Dalam konteks politik lokal, keberadaan PKL kerap berada di persimpangan: di satu sisi menjadi solusi ekonomi rakyat, di sisi lain sering diposisikan sebagai objek penataan ruang kota. Enam tahun berdirinya Persatuan PKL Kota Bangkalan menunjukkan adanya konsolidasi kekuatan ekonomi rakyat yang semakin sadar akan hak dan posisinya dalam proses pengambilan kebijakan.
Ziarah ke Makbaroh Syaikhona Kholil dimaknai sebagai ikhtiar spiritual agar perjuangan ekonomi rakyat tetap berlandaskan nilai etika, keadilan, dan keberkahan. Namun, bagi sebagian pengamat, kegiatan ini juga menjadi sinyal politik yang halus bahwa PKL bukan kelompok pasif, melainkan entitas sosial-ekonomi yang punya daya tawar.
“PKL bukan anti-pemerintah, tapi mereka ingin dilibatkan. Dialog, bukan sekadar regulasi sepihak,” lanjut Muhlis.
Di tengah tahun-tahun politik dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah, konsistensi dan soliditas PKL Kota Bangkalan berpotensi menjadi variabel penting dalam stabilitas ekonomi lokal. Kebijakan penataan PKL ke depan akan menjadi cermin sejauh mana pemerintah daerah berpihak pada ekonomi rakyat kecil atau justru terjebak pada pendekatan administratif semata.
Harlah ke-6 Persatuan PKL Kota Bangkalan ini akhirnya bukan hanya tentang usia organisasi, tetapi tentang arah masa depan: apakah ekonomi rakyat akan benar-benar menjadi fondasi kebijakan publik, atau sekadar jargon dalam pidato-pidato politik.
Di Makbaroh Syaikhona Kholil, doa-doa dipanjatkan. Di ruang publik Bangkalan, harapan itu menunggu dijawab melalui kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
