Malang, Media Pojok Nasional –
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmen penuh insan pendidikan dalam menyukseskan rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-100 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Malang pada 7–8 Februari 2026 dan dijadwalkan dihadiri Presiden Republik Indonesia.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Persiapan Harlah 100 Tahun NU yang digelar bersama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rapat dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan dihadiri sejumlah kepala OPD strategis.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menyampaikan bahwa sektor pendidikan memiliki peran krusial dalam mendukung kelancaran agenda berskala nasional tersebut. Dindik Jatim, kata dia, telah memetakan kesiapan sekolah-sekolah di wilayah Malang dan sekitarnya untuk difungsikan sebagai titik transit jamaah serta tamu undangan dari berbagai daerah.
“Insan pendidikan di Jawa Timur tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi terlibat aktif dan terukur. Sekolah-sekolah disiapkan dengan standar layanan, keamanan, dan kenyamanan yang memadai sebagai bagian dari sistem pendukung kegiatan,” ujar Aries Agung Paewai dalam forum tersebut.
Ia menegaskan, keterlibatan dunia pendidikan dalam peringatan satu abad NU mencerminkan posisi strategis pendidikan sebagai pilar peradaban. NU, menurutnya, memiliki rekam jejak historis yang kuat dalam pembangunan pendidikan nasional, sehingga sinergi ini bersifat ideologis sekaligus fungsional.
Rapat koordinasi juga membahas integrasi lintas sektor, mulai dari pengaturan arus jamaah, kesiapan infrastruktur, hingga dukungan sumber daya manusia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan seluruh rangkaian kegiatan Harlah 100 Tahun NU berjalan tertib, aman, dan bermartabat, sejalan dengan besarnya atensi nasional terhadap agenda tersebut.
Dengan keterlibatan aktif Dinas Pendidikan dan insan pendidikan Jawa Timur, Pemprov Jatim optimistis peringatan satu abad NU tidak hanya menjadi peristiwa seremonial keagamaan, tetapi juga momentum kebudayaan dan kebangsaan yang mencerminkan kedewasaan tata kelola pemerintahan daerah. (hambaAllah).
