Sidoarjo, Media Pojok Nasional –
Pemerintah Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan konsistensi dalam membenahi tata kelola dan pembangunan desa. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Suharto SH, berbagai agenda perbaikan layanan publik, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan infrastruktur perlahan mengubah wajah desa yang terbagi dalam dua dusun, Keper dan Bogem, tersebut.
Desa Keper memiliki luas sekitar 152 hektare dengan dominasi lahan persawahan. Struktur sosial ekonominya bertumpu pada sektor pertanian, industri rumahan, dan usaha mikro. Sejak 2021, Pemdes Keper menyusun RPJM-Desa 2021–2027 sebagai kerangka pembangunan menengah. Dokumen ini menjadi landasan program di bidang pemerintahan, fisik, pemberdayaan masyarakat, hingga mitigasi bencana.
Pada 2024–2025, sejumlah pembangunan terpantau berjalan. Program renovasi warung rakyat dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo telah memasuki tahap monitoring dan evaluasi. Beberapa warung penerima manfaat tampak telah diperbaiki, menghadirkan ruang usaha yang lebih layak dan mendorong peningkatan ekonomi warga. Selain itu, program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menjadi agenda Pemkab Sidoarjo pada 2025 juga menyentuh wilayah Kecamatan Krembung, termasuk Desa Keper, dengan estimasi bantuan sekitar Rp30 juta per unit.
Di sektor tata kelola, pemerintah desa terus mengupayakan peningkatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Meski penelitian akademik menyebutkan sosialisasi pajak masih perlu ditingkatkan, Pemdes Keper secara bertahap memperluas edukasi kepada warga untuk mendukung optimalisasi pendapatan desa.
Kepala Desa Suharto SH menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan agar seluruh program yang direncanakan dalam RPJM-Desa berjalan sinergis dan terukur. Komitmen tersebut tercermin dari dorongan transparansi perencanaan dan partisipasi warga dalam setiap tahapan musyawarah desa.
Dengan kombinasi antara pembenahan tata kelola dan pembangunan fisik, Desa Keper bergerak menuju desa yang lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing. Pemerintah desa menegaskan bahwa seluruh agenda pembangunan akan terus dievaluasi agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. (hambaAllah).
