Dana Insentif Rp144,5 Juta Tanpa Jejak, Kepala Desa Campurejo Mengunci Informasi Publik

Gresik, Media Pojok Nasional –
Realisasi Dana Insentif Desa Tahun 2024 sebesar Rp144.516.000 di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, berhenti pada satu kalimat kosong makna. Kepala Desa Campurejo, Amudi, menolak memberikan penjelasan faktual terkait penggunaan anggaran tersebut. Tidak ada rincian program, tidak ada nama kegiatan, tidak ada keluaran. Yang disampaikan hanya jawaban singkat dan defensif: “Dana insentif 144 jt sudah digunakan juga sudah di-SPJ-kan.” singkatnya. Kamis (7/1/2026).

Pernyataan itu tidak menjawab apa pun. SPJ bukan substansi, melainkan administratif. Ia tidak menjelaskan manfaat, tidak mengurai sasaran, dan tidak menunjukkan keberpihakan anggaran. Ketika diminta klarifikasi lanjutan, Amudi memilih menghindar. Telepon tidak dijawab. Ruang transparansi ditutup rapat.

Sikap ini menjadi semakin problematik ketika dibenturkan dengan data fiskal desa. Pada tahun anggaran berikutnya, Alokasi Formula (AF) tercatat meningkat, sementara jumlah penduduk miskin justru naik. Ini bukan kebetulan statistik, melainkan kontradiksi kebijakan. Tambahan kapasitas fiskal semestinya menekan kemiskinan, bukan menyertainya. Jika kemiskinan melonjak, maka efektivitas belanja patut dipertanyakan.

Dana Insentif Desa diberikan atas dasar penilaian kinerja. Artinya, dana tersebut melekat pada kewajiban menunjukkan hasil. Ketika kepala desa tidak mampu menjelaskan penggunaan anggaran kinerja, maka klaim kinerja itu gugur secara moral. Anggaran tanpa narasi manfaat adalah kegagalan tata kelola.

Lebih jauh, jawaban normatif tanpa data menunjukkan satu hal: pengelolaan keuangan desa direduksi menjadi urusan kertas, bukan urusan rakyat. Publik tidak menuntut pujian, hanya kejujuran. Ketika uang negara digunakan tetapi tidak bisa dijelaskan, kepercayaan publik runtuh dengan sendirinya.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Desa Campurejo tidak membuka satu pun informasi substantif terkait realisasi Dana Insentif 2024. Dalam konteks kemiskinan yang meningkat dan anggaran yang mengalir, bungkam bukan sikap netral, bungkam adalah masalah. (Ha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *