Surabaya, Media Pojok Nasional –
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Kamaruddin mendampingi Kepala Kanwil ATR/BPN Prov. Jawa Timur, Lampri, A.Ptnh, menghadiri Seminar Nasional Hari Antikorupsi Sedunia 2024.
Acara yang digelar oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Dewan Perwakilan Wilayah Provinsi Jawa Timur (GNPK DPW Jatim) ini berlangsung di PALA Ballroom, Surabaya Suites Hotel, Rabu (04/12/2024).
Kegiatan ini dalam rangka menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia 2024 pada 9 Desember nanti.
Kegiatan ini mengangkat tema “Upaya Pencegahan Pungutan Liar dan Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Dikaitkan dengan Upaya Penyelamatan Aset Daerah dan juga dampaknya Terhadap Situasi Politik dan Keamanan Nasional”.
Hadir dalam acara tersebut Dr. H. Adi Warman, S.H., M.H., MBA. Ketum GNPK sekaligus Asisten I Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Irjen Pol. Dr. Andri Wibowo, S.I.K., M.H., M.Si. Sekretaris Satgas Saber Pungli RI. Slameto Dwi Martono, S.H., M.H., Staf Ahli Menteri ATR/BPN Bid. Hukum Agraria dan Masyarakat Adat. Lampri, A.Ptnh, Kepala Kanwil ATR/BPN Prov. Jawa Timur. Saiful Bahri Siregar, S.H., M.H. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Prov. Jawa Timur, . Letkol CPM (P) Endang Agustian, S.H., M.H. (Ketua Dewan Pembina Masyarakat Anti Pungutan Liar/Kastgas Mapia Tanah GNPK).
Pada kesempatan ini, Lampri, A. Ptnh., S.H., M.H. menyampaikan tentang Pencegahan Pungutan Liar dan Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah.
Menurutnya, implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan.
Sertipikasi tanah milik Pemerintah Daerah merupakan langkah strategis untuk. melindungi aset daerah, mendukung pembangunan, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan Pencegahan Pungutan Liar (Pungli) berdampak positif pada situasi politik dan keamanan nasional dengan menghilangkan atau meminimalkan praktik pungli.
”Untuk mencapai keberhasilan pencegahan pungli memerlukan komitmen bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan sistem yang semakin bersih dan berintegrasi,”ujarnya. (Yd).
