Gresik,Media Pojok Nasional – Wartawan beberapa media mengeluhkan sikap Camat Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik yang tidak merespons konfirmasi terkait berbagai isu penting di wilayah tersebut. Hal ini memicu kekhawatiran tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Menurut wartawan, konfirmasi melalui telepon dan pesan teks telah dilakukan beberapa kali, namun tidak pernah mendapat tanggapan. Isu-isu yang ingin dikonfirmasi meliputi pengelolaan dana desa, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik.
Terlebih, ada isu penting terkait tudingan Intervensi Dan Ancaman Pemerintah Desa Sidorejo Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Pj Pemdes Sukorejo.
“Kami kesulitan memperoleh informasi akurat karena tidak ada respons dari Camat,” kata salah satu wartawan.
Pihak Kecamatan Bungah belum memberikan komentar resmi. Rencananya Awak media akan menghubungi Inspektorat dan Bupati Kabupaten Gresik agar menyelidiki dan memastikan transparansi.
“Kami akan memastikan bahwa pemerintah daerah selalu terbuka dan transparan,” kata Gustof salah satu awak media.
Diketahui, Dugaan tudingan intervensi disertai ancaman terhadap warga Desa Sidorejo Kacamatan Bungah yang dilakukan oleh Pj Pemdes Sidorejo saat rapat wali murid di salah satu TK di wilayah Desa Sidorejo, dihadapan wali murid Pj Pemdes Sukorejo mengultimatum lulusan TK wajib melanjutkan sekolah di SD Negeri Sukorejo.
“saya adalah salah satu masyarakat dari desa sidorejo, kecamatan bungah, kabupaten gresik. saya ingin lapor pada hari rabu, 18 desember 2024 ada sharing session di salah satu tk di desa sidorejo yang dilakukan oleh pj kecamatan bungah. pada saat sesi sharing dan pencerahan berlangsung, pj kecamatan bungah berkata bahwa lulus dari tk desa sidorejo harus wajib bersekolah di sdn desa sidorejo dan tidak boleh bersekolah di luar desa sidorejo apalagi di sekolah swasta,” Ungkap salah satu wali murid.
“kami wali murid diancam dan adanya intervensi dari pemerintah desa dan pemerintah kecamatan bahwa jika kami mendaftarkan anak kami ke SD luar desa sidorejo maka kami tidak akan diberikan bantuan dari pemerintah seperti sembako atau BLT karena kami dianggap mampu atau kaya.” Tambahnya.
selain itu, warga desa yang menyekolahkan anaknya di luar juga tidak akan dibantu administrasi kependudukannya.
Aduhh.. Ampun lorrr ampun, ayo ngopi lorrr di iringi Syiir Tanpo Waton lorrr… uripe ayem rumongso aman, dununge roso tondo yen iman… Terusno dewe lorrr. (Hamba allah).
