Bojonegoro, Media Pojok Nasional –
Di tengah perubahan arsitektur kebijakan anggaran yang kian terasa di level desa, sebuah unggahan media sosial mendadak menjadi cermin kecil dari kegelisahan besar. Kepala Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Samudi, mengunggah foto dirinya memegang BPKB kendaraan dengan keterangan singkat: “BPKB Siaga Kisanak.”
Kalimat itu terdengar ringan. Akrab. Nyaris seperti seloroh. Namun publik membacanya lebih dalam.
Dalam foto tersebut, raut wajah Samudi tampak kusut. Ekspresi yang bagi sebagian orang hanyalah potret lelah seorang kepala desa, namun bagi yang lain diduga mencerminkan beban pikiran di tengah dinamika kebijakan anggaran. Dugaan tetaplah dugaan. Tidak ada pernyataan resmi mengenai krisis keuangan pribadi maupun institusional. Akan tetapi, simbol sering kali berbicara lebih lantang daripada klarifikasi.
Realitas fiskal desa memang tidak sederhana. Struktur APBDes sangat bergantung pada transfer pusat. Ketika pagu Dana Desa disesuaikan, ketika skema program mengalami perubahan, dan ketika prioritas nasional menuntut penyesuaian di level bawah, ruang fiskal desa otomatis menyempit. Belanja wajib tak bisa ditunda. Program strategis tetap harus berjalan. Sementara ekspektasi warga tetap tinggi.
Dalam literatur keuangan publik, kondisi ini disebut fiscal stress, tekanan fiskal akibat ketidakseimbangan antara kewajiban dan kapasitas pendanaan. Desa tidak memiliki instrumen fiskal luas untuk menutup kekurangan. Mereka tidak menerbitkan obligasi. Mereka tidak memiliki kewenangan pajak signifikan. Ketergantungan pada transfer membuat setiap perubahan kebijakan pusat beresonansi langsung di balai desa.
Di sinilah unggahan “BPKB Siaga Kisanak” menemukan relevansinya, BPKB dalam kultur sosial bukan sekadar dokumen kendaraan. Ia kerap dimaknai sebagai “aset siaga”, simbol likuiditas terakhir ketika arus kas mengetat. Ketika seorang kepala desa memegangnya sambil tersenyum tipis dengan wajah yang tampak kusut, publik dengan mudah menghubungkan peristiwa personal dengan konteks struktural.
Satire itu tidak menyerang siapa pun. Tidak menyalahkan kebijakan tertentu. Tidak menunjuk institusi tertentu. Namun justru dalam kesunyiannya, ia terasa tajam. Humor menjadi bahasa politik paling sopan, cara menyampaikan kegelisahan tanpa konfrontasi.
Fenomena ini mencerminkan satu hal penting, kepala desa hari ini berada di titik paling strategis sekaligus paling rentan dalam rantai kebijakan publik. Mereka adalah eksekutor regulasi, pengelola anggaran, sekaligus wajah pertama yang menerima pertanyaan warga ketika program terhambat.
Apakah benar ada krisis? Tidak ada data resmi yang menyatakannya. Namun yang jelas, satu foto dan satu caption telah membuka diskursus tentang ketahanan fiskal desa di tengah perubahan kebijakan.
Dan mungkin, di balik kata “siaga”, terselip pesan sederhana: desa sedang bertahan, menyesuaikan diri, dan tetap berdiri, meski napas fiskalnya terasa semakin pendek. (hambaAllah).
