Madura, Media Pojok Nasional –
Sebuah percakapan WhatsApp yang berhasil diperoleh redaksi membuka tabir dugaan praktik pemotongan anggaran program bantuan secara sistematis. Dalam tangkapan layar yang beredar, terungkap bahwa dari total anggaran Rp20 juta, hanya Rp6 hingga Rp8 juta yang benar-benar diterima oleh pihak yang seharusnya menjadi sasaran manfaat.
“Wow ngerik bos!!! Anggaran 20jt nyampe cuma 6 – 8jeti ke penerima…” tulis salah satu pihak dalam percakapan tersebut.
Tak berhenti di situ, dalam balasan pesan berikutnya, disebutkan bahwa situasi di Bangkalan, Madura, diduga lebih parah. Namun kondisi tersebut nyaris tidak tersentuh ekspos media.
“Siap mas, Bangkalan kayaknya lebih parah cuma tak ter-ekspose,” bunyi lanjutan pesan yang terindikasi berasal dari seseorang yang memiliki pengetahuan langsung atas kejadian di lapangan.
Lebih mencengangkan, pada tahun 2025 disebutkan akan ada alokasi baru sebanyak 6.000 titik bantuan—angka yang sangat besar dan rentan diselewengkan jika praktik serupa kembali terjadi. Jumlah titik ini disebut merupakan pelimpahan dari Kabupaten Sumenep, yang jatahnya dicabut akibat masalah pada tahun 2024.
Pencabutan kuota dari Sumenep dan pengalihan ke wilayah lain menjadi sinyal kuat adanya praktik “bersih-bersih administratif” untuk menghindari sorotan hukum maupun pengawasan publik. Namun bukannya menjadi peringatan, pelimpahan ini justru menjadi peluang baru untuk praktik lancung yang lebih masif dan tak terdeteksi.
Temuan ini memperlihatkan adanya pola pemotongan anggaran dengan nilai sangat besar, dan adanya pelimpahan proyek yang patut didalami lebih jauh oleh penegak hukum. Redaksi Media Pojok Nasional akan terus mendalami rantai distribusi anggaran, penunjukan titik penerima, dan aktor-aktor utama di balik distribusi dana tersebut.
Red.
