Bangkalan, Media Pojok Nasional – Akses jalan dan area parkir di halaman Stadion Gelora Bangkalan (SGB) kembali disesaki pedagang kaki lima (PKL).
Lapak semi permanen, gerobak dorong, hingga deretan motor yang diparkir sembarangan membuat kawasan ini berubah dari ruang publik menjadi pasar dadakan.
Padahal, kawasan tersebut merupakan fasilitas umum yang semestinya steril untuk kenyamanan warga dan kelancaran aktivitas olahraga.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Sholihin, Bupati LIRA Bangkalan, yang saat ditemui di lokasi tengah menikmati secangkir kopi, tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya.
“Penegakan perda ini terkesan ada pembiaran. Kami sangat menyayangkan pelaksanaan penegakan hukum yang setengah hati begini. Padahal ini wajah Bangkalan,” tegasnya dengan nada kecewa.
Sejatinya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan pernah melakukan penertiban besar-besaran terhadap puluhan lapak PKL pada awal Februari 2025. Bahkan, alat berat dikerahkan untuk merobohkan bangunan yang dianggap mengganggu fungsi stadion. Namun, beberapa bulan berselang, kondisi kembali seperti semula—bahkan kian semrawut.
Akses jalan yang semestinya digunakan kendaraan penonton, serta area parkir yang didesain bagi pengunjung, kini dipenuhi para pedagang yang memanfaatkan ketidaktegasan aparat. Sementara sebagian ruang parkir dikelola oknum yang menarik retribusi tanpa izin resmi.
“Harapannya kan tempat ini dibuat cantik, nyaman bagi publik. Tapi malah disalahgunakan. Akses jalan jangan dijadikan tempat dagang,” lanjut Sholihin, yang menyoroti pentingnya penataan kawasan strategis seperti stadion.
Penertiban yang dilakukan Satpol PP dan dinas terkait seolah hanya menjadi seremoni sesaat. Tidak ada patroli rutin, tidak ada sanksi lanjutan, bahkan pengawasan nyaris nihil. Hal ini menciptakan celah besar bagi para PKL untuk kembali menempati lahan yang seharusnya dikhususkan untuk kendaraan dan aktivitas olahraga.
Warga sekitar pun mengeluhkan dampaknya. Mulai dari kemacetan kecil di jam ramai, tumpukan sampah, hingga gangguan kenyamanan saat pertandingan olahraga berlangsung.
Masyarakat Bangkalan, termasuk organisasi sipil seperti LIRA, berharap Pemkab kembali menertibkan dan menyusun solusi jangka panjang. Relokasi PKL ke zona dagang yang sah, edukasi publik tentang fungsi ruang kota, hingga penguatan pengawasan lapangan menjadi langkah yang harus segera diambil.
“Kalau dibiarkan terus, maka wajah kota ini rusak. Dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada aturan,” tutup Sholihin. (Hanif)
