Bangkalan, Media Pojok Nasional – Polemik proyek peningkatan jalan kabupaten ruas Arosbaya-Campor senilai hampir Rp 6,8 miliar semakin memanas dan kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Harapan warga agar sidak yang dilakukan Komisi III DPRD Bangkalan bersama Dinas PUPR bisa mengungkap dugaan penyimpangan justru berubah menjadi kekecewaan.
Pasalnya, hasil sidak menemukan fakta mencengangkan: ketebalan aspal di beberapa titik hanya 1,6 cm dan 4,3 cm, jauh dari standar kontrak yang seharusnya 6 cm. Namun, meski pelanggaran itu sudah terang-benderang, tidak ada tindakan tegas yang diambil. Hal inilah yang membuat warga menduga ada kongkalikong antara kontraktor dan oknum pejabat yang seharusnya menjadi pengawas.
“Kalau hasil sidak sudah jelas ada pelanggaran, kenapa tidak ada sanksi? Jangan-jangan sidak ini hanya sandiwara untuk meredam kemarahan masyarakat. Ini proyek miliaran rupiah dari uang rakyat, bukan uang pribadi,” tegas S. Gobar, pegiat masyarakat Arosbaya, Kamis (11/9).
Kemarahan warga semakin memuncak karena Kepala Dinas PUPR Bangkalan terkesan bungkam dan enggan memberikan penjelasan transparan. Padahal, publik berhak tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas proyek yang dikerjakan asal-asalan ini.
“Sikap diam PUPR justru memperkuat dugaan bahwa mereka ikut bermain. Kalau benar-benar bersih, harusnya mereka berani buka hasil sidak ke publik,” tambah S. Gobar dengan nada geram.
Seorang warga lainnya, Ahmad, bahkan menyebut bahwa janji perbaikan yang disampaikan pihak kontraktor tidak menyelesaikan masalah.
Masyarakat kini mendesak Komisi III DPRD Bangkalan untuk memublikasikan hasil sidak secara terbuka dan detail, termasuk siapa saja yang terlibat dalam dugaan penyimpangan ini. Mereka juga memperingatkan, jika DPRD tidak bertindak tegas, rakyat siap menggelar aksi lebih besar.
“Jangan sampai sidak ini cuma pencitraan. Kalau DPRD tidak berani bersuara, berarti mereka juga ikut bermain. Kami siap turun ke jalan dalam jumlah yang lebih besar,” ancam seorang tokoh masyarakat setempat.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas PUPR Bangkalan maupun Komisi III DPRD belum memberikan keterangan resmi terkait langkah yang akan diambil. Sementara itu, kondisi jalan di lapangan masih tampak tipis, rapuh, dan rawan rusak, memperkuat kekecewaan warga yang merasa uang pajak mereka dipermainkan.
Warga menegaskan, kasus ini bukan hanya soal kualitas jalan, tetapi juga menyangkut integritas pemerintah daerah dan DPRD. Jika tak ada ketegasan, mereka khawatir praktik korupsi dan kolusi akan terus merajalela dalam proyek pembangunan di Bangkalan.
“Ini ujian bagi DPRD dan Pemkab. Kalau mereka tutup mata, berarti mereka mengkhianati rakyat. Kami tidak akan diam,” tutup S. Gobar.
(Anam)
