Jombang, Media Pojok Nasional –
Pemerintah Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, menata arah pembangunan desa dengan mengikuti kebijakan nasional yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto. Desa ini menjaga ritme agar setiap langkah pembangunan selaras dengan prioritas pusat: konektivitas, ketahanan pangan, serta tertib layanan publik.
Pada sektor administrasi, Sidokerto menunjukkan ketertiban yang kuat. Sistem pengarsipan diperbarui, jalur pelayanan dipadatkan, dan seluruh proses dibuat lebih ringkas. Sekretaris Desa menjadi aktor teknis yang memegang peranan krusial. Ia memastikan setiap dokumen beres tanpa menunggu, arsip tidak menumpuk, dan layanan administrasi berjalan bersih. Dampaknya terlihat nyata: warga tidak lagi terbebani prosedur birokrasi yang bertele-tele.
Penguatan layanan administrasi ini semakin tegas dengan adanya inovasi pelayanan kependudukan di tingkat desa. Berdasarkan informasi resmi desa, Sidokerto kini memberikan layanan pengurusan Kartu Keluarga (termasuk KK hilang atau rusak), akta kelahiran, akta kematian tahun 2022–sekarang, serta aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital), semuanya secara gratis. Program ini menjadi langkah konkret yang beririsan langsung dengan kebijakan pusat mengenai percepatan layanan identitas kependudukan berbasis digital.
Di sektor pembangunan fisik, Sidokerto bergerak dengan model kerja yang realistis dan terukur. Perbaikan jalan lingkungan, pembenahan drainase, dan peningkatan fasilitas umum diarahkan pada kebutuhan riil masyarakat, bukan proyek yang dipaksakan. Pendekatan ini konsisten dengan penekanan pemerintah pusat bahwa pembangunan harus fungsional dan berorientasi pada dampak.
Pada bidang ekonomi, Sidokerto mengikuti garis besar kebijakan nasional terkait stabilitas pangan dan kemandirian ekonomi desa. Kelompok tani diperkuat melalui pendampingan teknis, sementara BUMDes difokuskan pada unit usaha yang berkelindan dengan kebutuhan pokok masyarakat. Penyesuaian ini membuat desa tetap berada pada jalur kebijakan Presiden Prabowo, khususnya terkait penguatan rantai pasok pangan.
Penataan data sosial juga dilakukan secara berkala dan disiplin. Pemutakhiran ini memastikan penyaluran bantuan pusat dan daerah tepat sasaran. Ketertiban administrasi yang dibangun Sekretaris Desa memberi pengaruh langsung pada akurasi distribusi program.
Kepemimpinan Drs. H. Abdul Halim berjalan tanpa retorika berlebih. Arahannya tegas: mengikuti garis kebijakan pusat, menjaga tertib administrasi, dan memastikan setiap program desa dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dukungan Sekretaris Desa yang menuntaskan pekerjaan administratif tanpa celah, Sidokerto mampu menjaga stabilitas pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik secara terukur. (hambaAllah).
