Surabaya, Media Pojok Nasional – Banyaknya masyarakat yang awam terhadap pembagian dana rumah tidak layak huni (rutilahu), membuat mereka tak selalu berpikir positif. Tak sedikit dari mereka yang merasa diperlakukan tidak adil dengan pencairan dana tersebut.
Seperti diungkapkan salah satu Warga RT04/RW 12 rumahnya disuruh bongkar dengan biaya sendiri ,biaya makan tukang ditanggung penerima Rutilahu dan disuruh menyewa perlengkapan pembangunan contoh seperti scaffolding biaya sendiri, belum lagi di bentak-bentak sama petugas rutilahu yang datang kerumah, sudah Tua kok dibentak” ucapnya
Lanjut ibu yang tidak mau disebut namanya dari mana saya kasih makan tukang, rokok, buat makan sendiri aja sudah susah kalau minum kopi saya usahakan lah kata Ibu itu ke Tim Media pojok Nasional.
Ironisnya, ketidak transparan dana KTPR, pihak yang menerima Rutilahu itu tidak tau berapa Rupiah bantuan Pemerintah.
Seperti yang dikatakan oleh Ibu RT 04 RW 012 yang rumahnya diperbaiki bantuan pemerintah tidak tau per Rumah dapat bantuan bervariasi jumlahnya dari APBD Kota Surabaya.
Lebih parah lagi kalau rumahnya masih belum selesai disuruh yang punya rumah menambah biaya untuk melanjutkan renovasi.
Semestinya mereka tau berapa biaya dan sampai selesai rumah tersebut disuruh dengan dana pribadi. ”Boro-boro mau lanjutin dan membeli bahan material, makan sehari-hari saja bingung,” keluhnya.
Dikonfirmasi terpisah, melalui Hp Lurah Babat Jerawat Darmawan mengaku tidak mengetahui permasalahan ini Coba tanyakan ke Ketuanya Suparman sebagai pelaksana rutilahu tersebut.
Lanjut Lurah mengatakan, semua urusan terkait sudah diserahkan kepada tim pengelola kegiatan (KTPR) Kelurahan Babat Jerawat.
Dengan tidak transparan dana pembangunan Rutilahu ini banyak Ketua RT / RW mengeluhkan hal tersebut , Aparat Penegak Hukum harus segera turun tangan dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan untuk memeriksa keberadaan pemakaian dana karena ltu dari APBD Kota Surabaya (red).
