Bojonegoro,Media Pojok Nasional –
Melalui sebuah unggahan singkat di story WhatsApp, Samudi, Ketua Papdesi Bojonegoro sekaligus Kepala Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, menyampaikan sebuah pemikiran kebijakan yang tenang, jernih, dan berlapis makna. Inti gagasannya sederhana namun mendalam: dalam praktik tertentu, risiko pembangunan saat ini cenderung dialihkan ke desa.
Samudi memandang Dana Desa kerap diperlakukan sebagai dana yang “diamankan” untuk menopang program pembangunan yang dirancang dari tingkat atas. Namun dalam pelaksanaan, desa justru memikul beban lanjutan. Operasional tidak disiapkan, aparatur desa bekerja tanpa kepastian skema kompensasi, dan kewajiban pembiayaan jangka panjang dibebankan kepada desa. Ketika skema tidak berjalan, Dana Desa berfungsi sebagai jaminan, sehingga ruang gerak fiskal desa menyempit.
Dalam kerangka tata kelola pemerintahan, Samudi menilai pola ini menciptakan jarak antara kewenangan dan tanggung jawab. Keputusan diambil jauh dari desa, sementara dampaknya dirasakan langsung oleh desa. Kondisi tersebut berpotensi menggeser tujuan Dana Desa dari sarana pemberdayaan menjadi penopang risiko kebijakan.
Refleksi Samudi tidak diarahkan pada siapa pun secara personal, apalagi sebagai tuduhan hukum. Ia hadir sebagai kritik kebijakan yang dewasa dan konstruktif. Pesan yang ia sampaikan terang dan bernilai universal: pembangunan yang berkelanjutan menuntut pembagian risiko yang adil, bukan pemindahan beban ke pihak yang paling lemah.
Pemikiran ini menunjukkan bahwa dari desa lahir kecerdasan kebijakan yang matang, tenang dalam bahasa, kuat dalam substansi, dan relevan bagi siapa pun yang peduli pada keadilan dan keberlanjutan pembangunan. (hambaAllah).
