Jombang, Media Pojok Nasional –
Tanggal 15 Januari 2026 menjadi momentum refleksi nasional tentang peran desa dalam pembangunan Indonesia. Hari Desa Nasional mengingatkan bahwa desa bukan hanya unit administratif, melainkan fondasi sosial, ekonomi, dan budaya negara. Di Kabupaten Jombang, refleksi itu terlihat jelas di Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno.
Sidokerto merupakan salah satu desa yang secara konsisten menempatkan pembangunan sebagai bagian dari proses jangka panjang. Di bawah kepemimpinan Drs. H. Abdul Halim, pemerintahan desa dijalankan dengan pendekatan yang terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Desa ini tidak hanya menjalankan kewajiban administratif, tetapi berupaya mengelola kewenangan dan sumber daya secara efektif.
Sejak diberlakukannya berbagai kebijakan nasional seperti Dana Desa, penguatan kelembagaan desa, dan SDGs Desa, Sidokerto berupaya menyesuaikan arah pembangunannya dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten Jombang. Program-program tersebut diterjemahkan ke dalam perencanaan desa melalui mekanisme musyawarah dan dokumen perencanaan yang disusun secara bertahap.
Pembangunan di Sidokerto tidak dilihat sebagai kumpulan proyek terpisah, melainkan sebagai bagian dari proses penguatan kapasitas desa. Dana desa, bantuan keuangan daerah, dan partisipasi masyarakat dikelola dalam satu kerangka perencanaan yang terukur. Tujuannya sederhana namun penting: memastikan anggaran memberi manfaat yang nyata bagi warga.
Dalam praktiknya, Musyawarah Desa menjadi ruang utama untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah. Warga terlibat dalam menentukan prioritas, sementara pemerintah desa berperan memastikan rencana tersebut dapat dijalankan sesuai aturan.
Peran Sekretaris Desa, M. Wakhid Hakim Hamdani, terlihat dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa. Sistem pencatatan, pelaporan, dan perencanaan dijaga agar tetap tertib dan transparan, sehingga pelaksanaan program dari pusat maupun daerah dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui pendekatan tersebut, Sidokerto menunjukkan bagaimana sebuah desa dapat menjalankan kebijakan nasional dan daerah secara kontekstual. Kebijakan tidak berhenti sebagai instruksi, tetapi diolah sesuai kondisi lokal agar lebih tepat guna.
Hari Desa Nasional 2026 menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada bagaimana desa-desa seperti Sidokerto mengelola kewenangan dan sumber dayanya. Di tingkat desa inilah, kebijakan negara benar-benar diuji dalam praktik sehari-hari. (hambaAllah).
