Bangkalan, Media Pojok Nasional – Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan tengah merampungkan kegiatan Sibet atau Sistem Informasi dan Dokumentasi Penyuluhan yang digelar di 18 kecamatan. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 3.500.000 per kecamatan atau total mencapai Rp 63.000.000.
Meski disebut memiliki fungsi strategis untuk mendukung kemajuan sektor pertanian, sejumlah penyuluh di lapangan justru mengaku belum mengetahui secara detail teknis maupun substansi program tersebut. “Kami belum dapat penjelasan rinci soal Sibet. Jadi untuk implementasi di lapangan, masih banyak pertanyaan,” ungkap salah satu penyuluh yang enggan disebutkan namanya.
Saiful, Plt. Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian Bangkalan, menjelaskan pihaknya saat ini hanya memiliki 68 penyuluh. Jumlah tersebut sangat terbatas untuk menjangkau seluruh kelompok tani (Poktan) di Bangkalan. “Kebutuhan petani terhadap pendampingan memang besar, sementara tenaga penyuluh terbatas. Dengan adanya Sibet ini, harapannya bisa meringankan beban penyuluh dan mempermudah petani mengakses informasi,” ujarnya.
Program Sibet sendiri diklaim memiliki fungsi penting, mulai dari penyediaan materi budidaya, pengendalian hama penyakit, pemanfaatan teknologi pertanian, hingga akses informasi pasar. Dengan sistem informasi ini, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
Namun, dengan keterbatasan sosialisasi dan minimnya pemahaman penyuluh sendiri, manfaat program ini masih dipertanyakan. Apalagi, penggunaan anggaran yang terbilang tidak kecil untuk setiap kecamatan seharusnya dibarengi dengan keterbukaan serta evaluasi menyeluruh.
“Kalau memang program ini baik, harus jelas output dan dampaknya bagi petani. Jangan sampai anggaran jalan, tapi penyuluh dan petani justru bingung apa yang sedang dikerjakan,” tambah salah satu pemerhati kebijakan publik di Bangkalan.
Kondisi ini menimbulkan desakan agar Dinas Pertanian lebih transparan terkait implementasi Sibet sekaligus memastikan program benar-benar menyentuh kebutuhan petani di tingkat bawah, bukan sekadar formalitas administrasi.
(red)
