Nganjuk, Media Pojok Nasional –
Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat (FAAM) DPC Nganjuk menunjukkan konsistensinya dalam mengawal dunia pendidikan. Ketua FAAM, Achmad Ulinuha, melalui unggahan di media sosial menegaskan bahwa praktik pungutan berkedok sumbangan di sekolah adalah tindakan yang merusak nilai kejujuran serta mencederai makna pendidikan itu sendiri.
“Pendidikan itu tentang keteladanan, bukan pembenaran atas pungutan,” tulis Achmad dalam unggahan yang turut menandai akun resmi @Kemendikdasmen dan Presiden Prabowo Subianto.
Sorotan FAAM selama ini banyak tertuju pada SMA dan SMK negeri. Langkah ini mendapat apresiasi publik karena berani menyingkap praktik yang bertentangan dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yang menegaskan sumbangan harus bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak boleh dipaksakan.
Namun, publik juga berharap FAAM memperluas pengawasan hingga ke SMP negeri. Pasalnya, laporan dugaan pungutan di tingkat SMP pun kerap mencuat, sehingga konsistensi gerakan FAAM akan semakin kuat bila menyentuh semua jenjang pendidikan.
Pertanyaan pun mengemuka: beranikah FAAM melakukan sapu bersih di lembaga SMP negeri di era kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Puguh Harnoto? Publik menanti langkah konkret yang dapat menegaskan bahwa pengawasan FAAM benar-benar menyeluruh tanpa pandang bulu.
Dorongan ini bukan sekadar kritik, melainkan bentuk dukungan agar FAAM tetap tampil sebagai lembaga kontrol sosial yang utuh dan berani. Semangat “pendidikan tanpa pungutan” yang digaungkan FAAM akan memiliki daya getar lebih luas bila diterapkan merata dari SMP hingga SMA dan SMK negeri.
Kini, masyarakat menunggu bukti nyata keberanian FAAM dalam menjaga dunia pendidikan Nganjuk tetap bersih dan berintegritas. (hamba Allah).
