Jawa Timur, Media Pojok Nasional –
Dunia pendidikan di Jawa Timur sedang mengalami kiamat. Pungli dan korupsi merajalela di sekolah-sekolah, sementara pejabat pendidikan diam dan tidak melakukan tindakan yang efektif untuk menghentikan praktik ini.
Berdasarkan keluhan wali murid yang diunggah di media sosial, pungli dan korupsi telah menjadi praktik umum di sekolah-sekolah di Jawa Timur. Mulai dari biaya masuk yang mahal, sumbangan pembangunan yang tidak transparan, hingga biaya parkir yang tidak masuk akal.
“Anakku sekolah di SMKN 1 Sidoarjo, SPP 200 ribu, sumbangan pembangunan 3 juta, uang masuk 2,7 juta,” keluh seorang wali murid. “SMPN 1 Plandaan, kepsek menganjurkan anak didik bawa sepeda motor, habis itu di kenakan biaya parkir 2 ribu per hari, bayangkan 400 sepeda motor tiap hari.”
Keluhan serupa juga datang dari wali murid lainnya. “SMK Negeri 1 Sambeng, SPP 200 ribu per bulan, belum yang lainnya,” keluh seorang wali murid lainnya. “SMA 7 Kediri, 100 ribu per bulan, sama juga di MAN 1 Gresik… daftar ulang juga tanpa kwitansi.”
Praktik pungli dan korupsi ini tidak hanya merugikan wali murid dan siswa, tetapi juga merusak integritas pendidikan di Jawa Timur. Pejabat pendidikan yang diam dan tidak melakukan tindakan yang efektif untuk menghentikan praktik ini telah memperburuk keadaan.
“Masyarakat tidak bisa lagi percaya pada pejabat pendidikan,” kata seorang aktivis pendidikan. “Pejabat pendidikan harus bertanggung jawab untuk menghentikan praktik pungli dan korupsi ini dan memastikan bahwa pendidikan di Jawa Timur dapat berjalan dengan baik dan efektif.”
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur belum memberikan komentar terkait keluhan wali murid ini. Namun, masyarakat berharap bahwa pejabat pendidikan akan segera mengambil tindakan yang efektif untuk menghentikan praktik pungli dan korupsi ini. (hamba Allah).
