Bangkalan, Media Pojok Nasional – Aroma dugaan penyimpangan dalam proyek pengaspalan jalan Arosbaya–Campor semakin tercium. Warga dan aktivis yang geram dengan kondisi jalan baru beraspal namun sudah rusak, melakukan investigasi dan membeberkan dugaan adanya praktik “main mata” antara Dinas PUPR Bangkalan, konsultan pengawas, serta kontraktor pelaksana.
Proyek dengan nilai kontrak hampir Rp 6,9 miliar itu semestinya menjadi solusi akses transportasi masyarakat. Namun kenyataannya, aspal mengelupas di beberapa titik, membuat warga menilai pengerjaan tidak sesuai spesifikasi. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa survei teknis nyaris tidak dilakukan, pengawasan lemah, dan kontraktor terkesan bekerja asal-asalan.
“Ini bukan sekadar kelalaian. Ada indikasi kongkalikong yang jelas. Survei gagal, kualitas rendah, tapi tetap diterima. Itu artinya uang rakyat miliaran rupiah terancam hilang tanpa manfaat,” tegas salah seorang aktivis Arosbaya saat audiensi di Kantor Kecamatan.
Kecurigaan semakin menguat setelah beredar alasan dari pihak konsultan dan pelaksana bahwa mereka tidak maksimal turun ke lapangan karena dipanggil Bupati. Warga menilai alasan tersebut mengada-ada dan justru membuka dugaan adanya pembiaran dari level pimpinan.
Papan proyek yang terpasang mencantumkan bahwa pekerjaan dilaksanakan oleh CV. Al-Islah, dengan konsultan pengawas CV. Kurnia Mansari, dan bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025. Fakta ini memantik kemarahan warga, yang menilai anggaran besar tidak sebanding dengan mutu pekerjaan di lapangan.
Kepala Dinas PUPR Bangkalan, Rizal Mardiansyah, sempat menyampaikan akan melakukan evaluasi dan memanggil pihak terkait. Namun warga menilai janji itu hanya sebatas retorika.
“Kami sudah terlalu sering mendengar janji evaluasi, tapi ujungnya nihil. Kalau terbukti ada pelanggaran, seharusnya kontrak diputus dan pihak yang terlibat diberi sanksi. Kalau tidak, berarti Dinas PUPR ikut bermain,” ujar perwakilan warga dengan nada keras.
Camat Arosbaya yang hadir dalam audiensi berkomitmen menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah kabupaten. Namun warga menegaskan mereka akan terus mengawal proyek hingga ada tindakan nyata, termasuk publikasi hasil uji laboratorium material jalan yang dinilai penting sebagai bukti kualitas pekerjaan.
“Ini bukan sekadar jalan rusak. Ini menyangkut harga diri rakyat. APBD jangan dijadikan bancakan oknum yang hanya mencari keuntungan pribadi,” pungkas seorang tokoh masyarakat dengan penuh emosi.
(Hanif)
