Rudianto Sekwan DPRD Bangkalan di meja kerjanya Jum’at (25/07) siang.
Bangkalan, Media Pojok Nasional — Temuan mengejutkan kembali mencuat ke publik. Puluhan mantan anggota DPRD Bangkalan tercatat masih memiliki tanggungan hutang yang belum dilunasi sejak tahun anggaran 2005 dan 2006.
Hal ini kembali terungkap dalam audit tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terus mencatatkan temuan tersebut sebagai piutang negara yang belum tertagih.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bangkalan, Rudianto, saat ditemui pada Jumat (25/07) siang di ruang kerjanya, membenarkan adanya piutang tersebut.
“Hampir dua puluh tahun semenjak setelah tahun 2005 dan 2006 itu selalu jadi temuan BPK. Kami dari Sekwan selalu kirim surat tagihan setiap tahunnya pada puluhan mantan anggota DPRD Bangkalan yang masih belum bayar pengembalian. Ada yang nominalnya jutaan, kalau ditotal berkisar miliaran,” ungkapnya.
Meski demikian, Rudi mengaku belum memegang rincian lengkap terkait jumlah mantan anggota dewan yang terlibat maupun besar pasti dari total utang tersebut. Ia menyarankan agar pihak yang ingin memperoleh data detail bisa langsung mengonfirmasi kepada Inspektorat Kabupaten Bangkalan.
“Saya belum pelajari secara detail, jadi belum bisa menyebutkan nama maupun nominal pastinya. Namun untuk informasi yang lebih lengkap, termasuk perkembangan penagihan, bisa ditanyakan langsung ke Inspektorat,” tambahnya.
Persoalan ini menimbulkan keprihatinan publik, mengingat dana tersebut bersumber dari keuangan negara yang seharusnya kembali untuk kepentingan masyarakat. Belum adanya langkah tegas penagihan atau sanksi hukum selama hampir dua dekade juga menjadi sorotan tersendiri terhadap kinerja pengawasan dan penegakan aturan di lingkungan pemerintahan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Inspektorat Kabupaten Bangkalan belum memberikan tanggapan resmi terkait progres penagihan maupun upaya hukum atas temuan BPK tersebut. (Hanif)
