Bangkalan, Media Pojok Nasional – Polemik seputar program Sibet (Sistem Informasi dan Dokumentasi Penyuluhan) pada Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan mulai menuai perhatian wakil rakyat. Ketua Komisi 2 DPRD Bangkalan, Hotib Marzuki, mengaku belum pernah menerima laporan resmi terkait adanya program tersebut.
Dalam percakapan singkat melalui pesan yang beredar, Hotib Marzuki mempertanyakan kejelasan program Sibet.
“Program apa itu?” tanya Hotib Marzuki, Minggu (28/09).
Menanggapi hal itu, disebutkan bahwa program Sibet berasal dari Dinas Pertanian melalui Plt Kabid Penyuluh, Saiful. Namun, Ketua Komisi 2 DPRD Bangkalan menegaskan dirinya belum mendapat informasi resmi dari dinas terkait.
“Kadisnya siapa Pertanian. Saya belum tahu nama program (Sibet, red) itu. Suplai infonya ya, nanti saya panggil Pertanian,” tegasnya.
Polemik ini menguat setelah sejumlah pihak mempertanyakan dasar hukum, mekanisme penggunaan anggaran, serta transparansi dalam pelaksanaan program Sibet. Pasalnya, kegiatan tersebut disebut-sebut melibatkan anggaran dengan jumlah tertentu di tiap kecamatan hingga adanya potongan anggaran Rp 700 ribu rupiah disetiap kecamatan.
Sebagai lembaga pengawas, DPRD menekankan bahwa setiap organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Pertanian, memiliki kewajiban menyampaikan informasi secara terbuka kepada DPRD. Hal itu bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.
Tanpa adanya koordinasi dan transparansi, pelaksanaan program dikhawatirkan bisa menimbulkan tumpang tindih kebijakan, bahkan berpotensi mengarah pada pelanggaran hukum dalam serapan anggaran.
DPRD menegaskan, pengawasan anggaran akan berjalan efektif hanya jika dinas terkait proaktif memberikan laporan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program.
Respon Ketua Komisi 2 DPRD Bangkalan ini menandakan bahwa persoalan program Sibet akan segera mendapat atensi lembaga legislatif.
Publik kini menanti langkah DPRD dalam mengklarifikasi sekaligus mengawasi kebijakan yang dijalankan Dinas Pertanian agar tidak menimbulkan polemik berlarut.
(Hanif)
