Lamongan, Media Pojok Nasional –
Jejak praktik rekrutmen honorer fiktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan mulai mengarah pada keterlibatan oknum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sosok berinisial M, yang bertugas di bagian penerimaan pasien sebuah fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah, kini berada dalam sorotan.
M bukan hanya perantara. Ia diduga menjadi simpul awal yang menawarkan janji penempatan sebagai tenaga honorer di berbagai dinas. Imbalannya: setoran uang tunai mulai dari Rp5 juta hingga Rp15 juta, yang diklaim sebagai “biaya administrasi”.
Dana tidak berhenti pada M. Ada nama lain yang muncul D, bekerja di salah satu dinas teknis Pemkab Lamongan. D disebut sebagai pihak yang turut mengatur distribusi dana dan mendesain jalur rekrutmen palsu.
Untuk memperkuat narasi rekrutmen ini, M diduga berani memalsukan dokumen. Sesuai informasi yang masuk, sejumlah pihak mengaku Ia pembuat surat bersampul institusi, lengkap dengan cap dan tanda tangan pejabat. Formatnya meyakinkan. Legalitasnya fiktif.
Jumlah korban belum teridentifikasi sepenuhnya. Namun indikasi terus berkembang. Media ini masih mengejar sebagian nama serta dokumen, dan tengah melakukan proses verifikasi silang dengan sejumlah sumber.
Hingga berita ini diturunkan, pihak faskes tempat M bekerja belum memberikan tanggapan. Dinas tempat D bernaung pun belum membuka suara. Upaya konfirmasi terhadap kedua inisial tersebut belum membuahkan hasil.
Redaksi tengah menelusuri aliran dana, pola perekrutan, serta kemungkinan keterlibatan nama-nama lain. Informasi lanjutan akan diungkap dalam laporan berikutnya, termasuk rekonstruksi transaksi, dokumen palsu, serta jaringan internal yang bermain di balik rekrutmen semu ini.
Media ini berkomitmen menelusuri informasi secara mendalam dan akan menyampaikannya dalam pemberitaan selanjutnya demi kepentingan publik.
Seseorang menjanjikan masa depan, tapi memalsukannya sejak awal. (hamba Allah).
