Pati, Media Pojok Nasional – Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu merencanakan demo di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta pada Senin 2 September 2025.
Hingga beberapa hari lalu, mereka terus melakukan penggalangan donasi untuk mendukung keberangkatan dan kebutuhan aksi tersebut. Tuntutan utama aliansi adalah agar KPK segera menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang menjeratnya.
Posko penggalangan donasi berlokasi di depan Kantor Bupati Pati. Lokasi yang sama sebelumnya digunakan untuk pengumpulan logistik saat aksi unjuk rasa menuntut Sudewo mundur dari jabatan bupati pada 13 Agustus 2025. Posko itu berdiri di sisi tenda polisi. Sejak demonstrasi yang berujung ricuh pekan lalu, puluhan aparat masih bersiaga di Pati dengan mendirikan tenda di sekitar Kantor Bupati dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati.
Aliansi memberi nama posko tersebut “Posko Penggalangan Donasi Rp 5.000”. “Tuntutannya kami mendesak KPK segera menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus suap proyek di DJKA,” ujar Fatih Surajaya, petugas posko, Rabu, 20 Agustus 2025.
Donasi dapat disalurkan langsung melalui posko atau lewat transfer. “Menerima donasi bisa uang, bisa armada, bisa truk, bisa pick up, bus, dan lain-lain,” kata Fatih. Aliansi menjadwalkan keberangkatan massa ke Jakarta pada 31 Agustus 2025, sebelum menggelar unjuk rasa pada 1 September.
Posko ini berfungsi sebagai pusat informasi mengenai rencana aksi sekaligus tempat masyarakat menyampaikan aduan terkait kebijakan Bupati Sudewo. Posko tersebut dijadwalkan buka 24 jam hingga hari keberangkatan warga menuju Jakarta.
Sudewo diduga terjerat kasus korupsi terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2022–2024. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Bupati dari Partai Gerindra itu menerima aliran dana dari proyek tersebut.
“Uang yang diterima SDW diduga komitmen fee atas pengadaan proyek,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, ketika ditemui di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Budi menegaskan bahwa penyidik akan mendalami temuan tersebut. Ia juga berjanji menyampaikan perkembangan terbaru terkait proses penyidikan terhadap Sudewo.
Sementara itu, sebanyak 1.245 personel kepolisian diterjunkan saat masyarakat Pati menggelar aksi serentak mengirim surat ke KPK pada Senin, 25 Agustus 2025. “Kami memastikan bahwa pengamanan dilakukan secara maksimal agar kegiatan penyampaian aspirasi, khususnya pengiriman surat ke KPK, berjalan damai tanpa gangguan,” ujar Kepala Kepolisian Resor Kota Pati, Komisaris Besar Jaka Wahyudi, pada hari yang sama.
KPK sebelumnya menyebut Sudewo diduga memiliki peran besar dalam pengadaan proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan pada 2021–2022. “Yang bersangkutan, yang kami duga sejauh ini, perannya tidak hanya yang di Solo Balapan sampai Kadipiro,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 14 Agustus 2025.
Asep menduga Sudewo juga terlibat dalam proyek pembangunan jalur ganda kereta api di sejumlah wilayah, seperti Jawa Barat, Jakarta, Semarang, hingga Tegal. Proyek tersebut berlangsung ketika Sudewo masih menjabat sebagai anggota Komisi Perhubungan DPR. “Sehingga untuk dia, bisa nanti sekaligus untuk penanganannya,” ujar Asep.
Red. Prima
