Bangkalan, Media Pojok Nasional — Kabupaten Bangkalan, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, tengah menghadapi tantangan lingkungan yang serius.
Pengembangan wilayah industri pasca pembangunan Jembatan Suramadu, meskipun membawa kemajuan ekonomi, telah menimbulkan tekanan yang signifikan pada lingkungan. Tekanan ini berakibat pada Alih Fungsi Lahan dan Hutan, Meningkatnya Timbulan Sampah, Menurunnya Debit Air, Pencemaran Udara, Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut.
Merespon persoalan itu, Kepala Bidang Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup HMI Cabang Bangkalan siap menjadi mitra kritis dan kolaboratif Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
Pencemaran Air. Data terbaru menunjukkan bahwa kualitas air di Bangkalan berada pada tingkat yang memprihatinkan. Hasil pemantauan menggunakan alat online monitoring (onlimo) di Kelurahan Tonjung, Kecamatan Burneh, mengindikasikan bahwa kondisi air mengalami pencemaran signifikan. Bahkan, Bangkalan menempati urutan ketiga terburuk se-Jawa Timur dalam hal pencemaran air.
Penyebab utama pencemaran ini antara lain limbah domestik, limbah rumah makan, serta kurangnya fasilitas pengolahan limbah yang memadai.
Ketua Bidang Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan, Bahrul, menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperketat pengawasan terhadap pembuangan limbah domestik dan industri. “Kami mendesak adanya kebijakan tegas dalam pengelolaan limbah serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam penggunaan air bersih,” ujarnya.
Pengelolaan Sampah. Salah satu masalah krusial lainnya di Bangkalan adalah pengelolaan sampah yang masih jauh dari kata optimal.
Minimnya armada pengangkut sampah serta rendahnya honor petugas kebersihan yang berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Bangkalan menjadi kendala utama dalam penanganan sampah. Akibatnya, sampah menumpuk di berbagai titik, mencemari lingkungan, dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit.
Selain itu, kawasan pesisir di Kecamatan Kwanyar juga tercemar oleh sampah plastik yang didominasi oleh limbah rumah tangga. Sampah plastik yang mengapung saat air laut pasang tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga mengancam ekosistem laut.
Bahrul menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan pengelolaan sampah di Bangkalan.
“Kami dari HMI siap menginisiasi program edukasi lingkungan di sekolah-sekolah serta mengajak masyarakat untuk lebih peduli dalam memilah sampah sejak dari rumah,” jelasnya.
Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Berdasarkan penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bangkalan berada di peringkat ke-35 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Meskipun ada sedikit peningkatan nilai IKLH dari 56 pada tahun sebelumnya menjadi 57,17, namun posisi Bangkalan tetap berada di peringkat bawah.
Tingginya tingkat pencemaran lingkungan diduga berasal dari limbah domestik, limbah peternakan, serta aliran air dari persawahan yang membawa berbagai zat pencemar.
Bahrul menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
“Kami mendorong Pemkab Bangkalan untuk memperbanyak ruang terbuka hijau dan meningkatkan fasilitas pengolahan limbah agar kualitas lingkungan dapat meningkat secara signifikan,” katanya.
Bahrul menegaskan bahwa permasalahan lingkungan hidup di Bangkalan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif dari masyarakat dan organisasi kepemudaan.
“Kami dari HMI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan lingkungan dan mengedukasi masyarakat agar bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian alam,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah konkret dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Kabupaten Bangkalan dapat keluar dari daftar daerah dengan kualitas lingkungan yang buruk serta mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. (Anam)
